Breaking News

WARNING !!! PEMALSU DATA – KII DIBAYANGI SANKSI PIDANA

IMG_2161_resizeSosialisasi terhadap  SKPD /Dinas/ instansi yang  mempunyai tenaga honorer  katagori dua (KII) yang telah dinyatakan lolos berdasarkan listing yang sudah dirilis oleh Kemenpan dan RB berlangsung di Ruang rapat Sabha Bina 2 Pemkab Bondowoso, (Rabu, 4/6/2014).

Sesuai dengan  Lampiran Surat MENPAN RB Nomor B/789/M.PAN/2/2014 tanggal 09 Februari 2014 Perihal Pengumuman Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II setidaknya terdapat 365 peserta dinyatakan lolos tes kompetensi dasar dan bidang dari total keseluruhan peserta yakni 1398.

Sosialisasi menghadirkan 83 undangan yang terdiri dari Kepala satuan kerja , Unit pelaksana teknis pendidikan (UPT Diknas) dan kepala sekolah dari  tingkat sekolah dasar sampai SMA / SMK dalam rangka kesiapan pemberkasan pengajuan NIP tenaga honorer K II yang benar- benar dinyatakan lolos verifikasi.

Dalam pembukaannya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bondowoso – (Drs. H. Agus Salam, SH, Msi) menyampaikan secara terbuka  seputar kendala  dan keterlambatan pemberkasan tenaga honorer  KII.  Proses pemberkasan  hingga saat ini belum kelar karena sejumlah masalah  dan penerapan sikap kehati- hatian dari BKD akibat tingginya kecurigaan masyarakat serta potensi persoalan yang melingkupi tenaga KII.

Terbukti, setelah serangkaian verifikasi internal yang dilakukan oleh BKD, Inspektorat, Bagian Hukum dan Dinas Pendidikan beberapa yang lalu setidaknya 9 orang dinyatakan tidak lolos verifikasi dan 1 orang dinyatakan mengundurkan diri. Sampai hari ini proses pemberkasan belum dilaksanakan karena tengah memasuki tenggat waktu  uji publik ke 2 sampai 16 Juni mendatang.

Memasuki sesi kedua,  raut muka peserta sosialisasi nampak lebih tegang , pasalnya dalam sesi ini dipaparkan resiko penarapan sanksi pidana terhadap siapapun  yang terbukti secara syah melakukan pemalsuan dokumen dan tanda tangan dengan maksud agar tenaga honorer KII seolah – olah memenuhi persyaratan. Paparan yang disampaikan oleh AKP. Mulyono (Kepala Satuan Reserse Dan Kriminal Polres Bondowoso)  mendapatkan perhatian serius dari peserta.

IMG_2158_resize“Barang siapa  yang kemudian terbukti melakukan  pemalsuan tandatangan, memalsukan surat dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dapat dijatuhi  sanksi dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.” tukas Mulyono mengutip ketentuan pasal  263 Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP).

Selanjutnya AKP Mulyono juga menjelaskan secara panjang lebar bahwa perbuatan memberi keterangan  palsu juga bisa dijerat dengan  Bab IX tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu, Pasal 242 ayat (1) – KUHP – yang berbunyi – barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pemateri sosialisasi terakhir adalah Inspektur/ Kepala Inspektorat kabupaten Bondowoso. Pada kesempatan itu   Ir. Wahjudi Triadmadji menyampaikan secara garis besar bahwa sebelum diajukan, data administrasi harus benar- benar dipastikan tidak ada unsur rekayasa untuk menghindari masalah dikemudian hari. Hal ini disampaikan karena pada akhirnya tenaga honorer yang bersangkutan dan pejabat pembina kepegawaian akan menandatangani surat pernyataan tanggungjawab mutlak sebelum diajukan penerbitan NIP. (Inka)

About munir

Lihat Juga

BERSAMA BKD BONDOWOSO, DWP PERSATUAN ADAKAN PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH DAN BHAKTI SOSIAL

bkd.bondowosokab.go.id. Program  rutin berupa bhakti sosial dan pembagian zakat fitrah yang di inisiasi oleh Dharma …