TEGAKKAN ATURAN KEPEGAWAIAN; BKD KEMBALI UNDANG DIKNAS DAN INSPEKTORAT UNTUK ADAKAN RAPAT KOORDINASI

BKD-Bondowoso-Inka, Hari ini, Senin – 13 April 2015, BKD mengadakan rapat koordinasi rutin mengenai pelanggaran disiplin pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Rapat ini dihadiri langsung oleh Kepala BKD Kabupaten Bondowoso, Bapak Wawan Setiawan, dengan mengundang beberapa perwakilan SKPD terkait seperti Dinas Pendidikan, Inspektorat, Bagian Hukum, serta beberapa Kabid dan Kasubid di lingkungan internal BKD. Rapat yang berlangsung selama 1 jam ini membahas beberapa hal penting terkait alur penerbitan izin perceraian sekaligus dugaan pelanggaran disiplin (melakukan perkawinan siri) yang dilakukan oleh salah satu oknum pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diatur ketentuan tentang perkawinan yang berlaku bagi segenap Warga Negara  Indonesia, termasuk didalamnya adalah warga negara yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, juga dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Apabila seorang PNS melakukan perkawinan tanpa melalui prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin pegawai. Oleh karena itu, terhadap PNS yang melakukan perbuatan tersebut perlu dilakukan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan aturan yang ada.

 

Fokus yang dibahas dalam rapat kali ini adalah kasus perceraian dan dugaan pelanggaran disiplin pegawai yang dilakukan oleh salah satu pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Akan tetapi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah dibuat oleh Dinas Pendidikan dan Inspektorat hanya mencakup salah satu substansi saja yaitu masalah izin melakukan perceraian. Dalam hal ini, terdapat substansi lain yang belum terbahas dalam BAP yaitu dugaan pelanggaran disiplin bahwa yang bersangkutan telah melakukan perkawinan siri sebelum melakukan perceraian. Oleh karena itu, dalam kesempatan rapat kali ini BKD menghimbau kepada Dinas Pendidikan untuk melimpahkan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS yang bersangkutan kepada Bupati Bondowoso yang nantinya oleh Inspektorat ditindaklanjuti untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan yang lebih berfokus pada dugaan pelanggaran disiplin dalam konteks melakukan perbuatan kawin siri.

Selain permasalahan di atas, dalam rapat tersebut juga disepakati penetapan alur penerbitan izin cerai dan penjatuhan hukuman disiplin pegawai antara BKD, Dinas Pendidikan dan juga Inspektorat. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari alur birokrasi yang terlalu berbelit dan jauh dari kata efektif – efisien. Pada dasarnya, baik BKD maupun dinas terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso ingin berkomitmen penuh untuk menegakkan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Di akhir rapat, Bapak Wawan Setiawan kembali menegaskan agar permasalahan ini segera diselesaikan untuk menghindari masalah yang berlarut.

“Dalam rapat ini saya berharap penyelesaian permasalahan segala bentuk pelanggaran disiplin PNS harus diselesaikan secara cepat, tepat dan tuntas, tentunya tetap berdasarkan peraturan yang ada.”, tandas beliau mengakhiri rapat. (Ahmad Oktabri W. – Pewarta BKD)

About munir

Lihat Juga

SELAMAT ATAS PREDIKAT WTP YANG KE ENAM KALI

KELUARGA BESAR BKD BONDOWOSO MENGUCAPKAN SELAMAT   ATAS OPINI WTP YANG KE ENAM KALI BERTURUT-TURUT BAGI …