TIDAK MENGISI LHKPN, PARA WAJIB LAPOR BISA DIKENAI SANKSI

bkd.bondowosokab.go.id. Sebagaimana tertulis dalam Undang-undang/UU  nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan UU no 30 tahun 2002 tentang KPK, maka para penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk memberikan laporan harta kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat di satu posisi jabatan tertentu, yaitu sebagai penyelenggara negara.

Baca Juga ..Mengenai LHKPN

Tujuan dari pembuatan LHKPN adalah sebagai bagian dari wewenang yang dimiliki KPK yaitu melaksanakan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi atara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN, demikian yang disampaikan oleh Sekretaris BKD (Drs. Juni Sukarno, MM) dalam pembukaan Sosialisasi dan bimbingan teknis pengisian e-LHKPN, Jum’at (12 Januari 2018) di Aula Antapura Nayaka Wibawa.

Pemeriksaan itu sendiri disampaikan kepada KPK dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggara negara yang mentaati asas-asas umum penyelenggara negara yang terbebas dari praktek KKN serta perbuatan tercela lainnya.

Acara sosialiasi diikuti oleh perwakilan pengguna anggaran dari berbagai OPD, para pejabat pembuat komitmen, kuasa pengguna anggaran dan pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sekretaris BKD juga menjelaskan bahwa kelalaian atas kewajiban dalam mengisi LHKPN diancam dengan sanksi administratif seperti yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Detil cara pengisian aplikasi LHKPN dipandu langsung oleh M. Hasan Suryadi, SE selaku kepala bidang pengadaan dan informasi kepegawaian bersama staf pengembangan, Delityan Dananjaya. (Munir)

About munir

Lihat Juga

BUPATI, AMBIL SUMPAH DAN LANTIK PENJABAT SEKRETARIS DAERAH

bkd.bondowosokab.go.id. Prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan penjabat sekretaris daerah kabupaten Bondowoso usai sudah (Jum’at, 30/11). …