Breaking News

RAKOR BERSAMA KEPALA UPT DIKNAS “MEMAHAMI PROBLEM UMUM & URGENSI REKONSILIASI DATA KEPEGAWAIAN ”

http://i1379.photobucket.com/albums/ah128/m_munir1/1_zps03c25d2f.jpg

BKD-Inka -Dibuka oleh Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso (Suryadi, SE), Rapat koordinasi membahas aneka persoalan di lingkup tenaga fungsional guru berlangsung pagi hingga siang (Rabu, 22/01/2015).

Bertempat di aula BKD Bondowoso, rapat yang dihadiri oleh kepala UPT Diknas se kabupaten Bondowoso mengupas persoalan validasi data guru dan upaya keras untuk melakukan pembenahan terhadap segala persoalan yang selama ini menjadi hambatan bagi BKD untuk melakukan penataan dan penegakan disiplin.

Dalam sesi pembukaan Sekretaris BKD menekankan bahwa, validasi data sangat penting. Sebagaimana temuan pasca dilakukannya monitoring kepegawaian sepanjang tahun 2014  yang memunculkan banyak persoalan dan wajib di tuntaskan. “Oleh karena itu upaya sinkronisasi data secara reguler dan berkesinambungan harus dilaksanakan secara konsisten, sebab data adalah merupakan bahan baku sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan kepegawaian,” pungkas Suryadi, SE.

 

Drs. Juni Sukarno, MM selaku kepala bidang Informasi Kepegawaian  memaparkan pokok- pokok persoalan di bidang data yang perlu dilakukan perbaikan. Dicontohkan banyak data yang terekam di Simpeg (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) milik BKD, ternyata tidak sesuai dengan kondisi ril di lapangan. Dijelaskan bahwa yang menjadi penyebab antara lain adalah, penerbitan surat perintah dari kepala diknas/UPT tanpa tembusan ke BKD, laporan kematian yang terlambat dan minimnya koordinasi antar pemangku kepentingan di bidang data di masing- masing UPT Diknas.

Disamping itu juga disampaikan juga permintaan kekurangan data untuk kepentingan persiapan export data ke Simpeg online yang segera  dibangun pada tahun anggaran 2015. Tambahan persoalan juga muncul dalam forum rapat ini, seperti yang dipaparkan oleh Kasubid Data Elektronik (Navi, Setiawan, SE), bahwa pasca terbitnya Peraturan Bupati Nomor ; 27 Tahun 2013 tentang nomenklatur sekolah, tidak semua sekolah  menjalankan amanat  perbup,  terbukti dengan banyaknya  sekolah yang masih menggunakan nomenklatur lama  dan menjadi temuan pada saat monitoring dan evaluasi kepegawaian 2014, sehingga perlu segera di tindaklanjuti oleh jajaran UPT dan kepala sekolah yang bersangkutan.

Soal disiplin disinggung oleh Herlan, SH selaku Kabid Pembinaan dan Kesejateraan pegawai, Pengiriman absensi yang kerap terlambat, persoalan penerbitan surat perintah tanpa koordinasi, soal disiplin jam masuk sekolah dan lemahnya penindakan terhadap pelanggaran disiplin oleh atasan langsung sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 juga menjadi perhatian serius.

Sedangkan kabid Mutasi (Alun Taufana, S. Sos) , kebagian sesi terakhir dan mengupas habis persoalan proses  mutasi, usulan kenaikan pangkat yang sering terlambat dan bertumpuk masalah lainnya – sebagai konsekwensi dari akumulasi persoalan lainnya termasuk dukungan data yang masih dinilai lemah.

“Semua persoalan kami sampaikan agar dipahami dan dikomunikasikan dengan semua unsur pegawai di lingkungan masing- masing untuk diketahui dan dimengerti bahwa kadang kala pelayanan menjadi terhambat kerena banyak persoalan yang perlu diselesaikan dan dikoordinasikan  dengan instansi lain baik di daerah, propinsi maupun di pusat, “ demikian penjelasan Alun Taufana panjang lebar. —(pewarta BKD )

About munir

Lihat Juga

Verifikasi Berkas Dupak Diikuti 356 Pemangku Jabatan Fungsional

bkd.bondowosokab.go.id  Sebanyak 356 pemangku jabatan fungsional mengikuti kegiatan penilaian kinerja berupa verifikasi berkas kelengkapan Dupak …