Breaking News

Minggu Lalu : BKD-Diknas-Inspektorat Tuntaskan Permasalahan Legalitas Ijazah Perkuliahan Kelas Jauh UWKS di Bondowoso

kelas jauh...

BKD-Bondowoso-Inka,Mengawali Bulan April, tepatnya tanggal 1 April 2015 kemarin, BKD Bondowoso telah melakukan rapat koordinasi tentang Permasalahan Legalitas Ijazah Alumni S-1 PGSD Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) yang mengikuti program perkuliahan kelas jauh di Bondowoso. Rapat koordinasi yang dilaksanakan di Aula BKD Kabupaten Bondowoso ini, dihadiri langsung oleh Kepala BKD, Kepala Dinas Pendidikan, Inspektur, Kepala Bagian Hukum, Sekretaris BKD, beberapa Kepala Bidang terkait dari BKD maupun Dinas Pendidikan, serta 6 (enam) orang perwakilan alumni UWKS. Rapat ini didasari dengan semangat dan komitmen untuk bersama-sama mencari solusi atas permasalahan yang menyebabkan terhambatnya pengangkatan jabatan fungsional guru bagi beberapa PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang memiliki ijazah S-1 PGSD Kelas Jauh UWKS.

Setelah membuka dan memberi penjelasan awal ketika rapat dimulai,  Kepala BKD secara gamblang menjelaskan beberapa landasan hukum yang menjadi dasar mengapa ijazah perkuliahan kelas jauh UWKS tersebut tidak dapat diakui legalitasnya. Menurut penjelasan beliau, program perkuliahan kelas jauh yang dikelola oleh universitas manapun harus sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendapat izin dari menteri terkait. Apabila dua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkuliahan kelas jauh tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Pada kasus perkuliahan jarak jauh yang dikelola oleh UWKS di Bondowoso, dua persyaratan di atas tidak dipenuhi oleh pihak pengelola UWKS, sehingga Kepala BKD secara tegas menyatakan bahwa ijazah tersebut tidak dapat diakui legalitasnya.

“ Selain harus sesuai prosedur peraturan perundang-undangan, pelaksanaan perkuliahan kelas jauh juga harus mendapat izin dari menteri terkait. Apabila dua syarat ini tidak terpenuhi, maka ijazah apapun yang diterbitkan oleh pihak pengelola perkuliahan ini tidak akan mempunyai civil effect di masyarakat.”, ucap beliau dengan nada tegas.

Penjelasan dari Kepala BKD ini dilengkapi dengan penjelasan tambahan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Inspektur Kabupaten Bondowoso. Baik BKD, Dinas Pendidikan maupun Inspektorat, ketiganya sepakat untuk tidak akan melakukan pelanggaran hukum dengan memaksakan untuk mengakui legalitas ijazah S-1 PGSD Kelas Jauh UWKS tersebut. Ketiga instansi ini juga sepakat untuk mencari win-win solution agar tidak ada pihak manapun yang merasa dirugikan akibat permasalahan ini. Rapat koordinasi tersebut juga memberikan kesempatan bagi perwakilan alumni UWKS untuk menyampaikan tanggapannya terkait permasalahan legalitas ijazah yang dimiliki oleh mereka. Tanggapan yang diberikan oleh koordinator alumni UWKS merupakan tanggapan yang mewakili seluruh alumni S-1 PGSD Kelas Jauh UWKS yang kurang lebih berjumlah 80 orang di Bondowoso.

Setelah mendengarkan tanggapan dari perwakilan alumni UWKS, akhirnya didapatkan beberapa konklusi hasil rapat sekaligus merupakan penyelesaian berupa win-win solution dari permasalahan tersebut. Konklusinya antara lain sebagai berikut :

  1. Para PNS alumni S1-PGSD Kelas Jauh UWKS (jumlahnya kurang lebih 80 orang) tidak dapat disesuaikan ijazahnya karena :

a)      Penyelenggaraannya tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

b)      Penyelenggara (UWKS) tidak memenuhi syarat akreditasi

c)       Peserta didik tidak mendapat izin belajar

d)      Penyelenggaran Pendidikan Kelas Jauh UWKS tidak mendapat izin dari menteri

  1. Bagi PNS alumni S-1 PGSD Kelas Jauh UWKS, ditawarkan 2 opsi penyelesaian sebagai berikut :

a)      PNS yang tetap ingin diangkat dalam jabatan fungsional guru dianjurkan untuk mengikuti perkuliahan lagi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mendapat izin dari menteri terkait

b)      PNS yang ingin beralih tugas sebagai pejabat fungsional umum akan difasilitasi secara teknis oleh BKD untuk ditempatkan di SKPD yang membutuhkan tambahan staf (menyesuiakan dengan formasi yang ada)

  1. Disepakati bahwa dalam penyelesaian masalah UWKS ini akan dilakukan secara baik dan penuh kekeluargaan sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, oleh karena itu para PNS Alumni S1-PGSD Kelas Jauh UWKS melalui koordinatornya akan terus melakukan komunikasi terkait langkah-langkah penyelesaian yang disepakati dengan Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui BKD, Dinas Pendidikan dan Inspektorat serta disepakati pula untuk tidak melakukan komunikasi dengan pihak manapun di luar Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
  2. Seluruh SKPD terkait akan memberikan dukungan terhadap langkah-langkah penyelesaian yang disepakati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan akan memberikan fasilitasi administrasi bagi mereka yang tetap berminat menjadi guru untuk melakukan perkuliahan yang penyelenggaraannya sesuai peraturan perundang-undangan dengan dilengkapi surat izin belajar.

Dengan tercapainya beberapa konklusi di atas, tuntas sudah polemik legalitas ijazah S-1 PGSD Kelas Jauh UWKS yang cukup menguras waktu dan tenaga. Rapat yang kurang lebih berlangsung selama 2 jam tersebut akhirnya menemui kata mufakat dan dapat terselesaikan tanpa suatu kendala yang berarti. (Ahmad Oktabri W. – Pewarta BKD)

About munir

Lihat Juga

BERSAMA BKD BONDOWOSO, DWP PERSATUAN ADAKAN PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH DAN BHAKTI SOSIAL

bkd.bondowosokab.go.id. Program  rutin berupa bhakti sosial dan pembagian zakat fitrah yang di inisiasi oleh Dharma …