LAKUKAN PEMBINAAN INTENSIF, BKD UNDANG 23 STAF PEMBANTU PPAT

BKD-Bondowoso-Inka, Sebagai salah satu instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pembinaan kepegawaian, BKD secara rutin dan berkelanjutan melakukan berbagai kegiatan terkait dengan pembinaan pegawai di lingkungan Pemkab Bondowoso. Pagi ini, (Rabu-15/04/ 2015) BKD kembali melanjutkan rangkaian kegiatan tersebut dengan mengundang 23 staf pembantu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dari seluruh kecamatan se-Kabupaten Bondowoso di Aula BKD.
Kegiatan ini merupakan langkah senada yang dilakukan oleh BKD setelah sebelumnya melakukan pembinaan terhadap beberapa pegawai yang bermasalah dan diberikan hukuman disiplin. Ke depan, BKD segera mengundang Kepala UPT Puskesmas dan seluruh Camat guna memberikan pembinaan manajemen kepegawaian di satuan kerja masing- masing ke arah yang lebih baik.

Diawali dengan pembukaan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai (Herlan, SH), rapat dilanjutkan dengan pengarahan dari Kepala BKD (Wawan Setiawan, SH,.MH). Beliau mengawali pengarahannya dengan penekanan bahwa pembinaan seluruh pegawai adalah salah satu tupoksi dari BKD. Dari seluruh pegawai Kabupaten Bondowoso yang berjumlah 10.264 orang, 23 staf pembantu PPAT di kecamatan termasuk kedalamnya. Oleh karena itu, BKD berinisiatif untuk melakukan upaya preventif dengan memberikan pembinaan berkelanjutan agar permasalahan kepegawaian yang berujung pada penjatuhan hukuman disiplin dapat diminimalisir tak terkecuali staf pembantu PPAT yang kerap bersinggungan dengan masalah hukum.

“Kami ingin membangun early warning system yang tujuannya untuk menghindari permasalahan yang dapat muncul ke depannya. Bapak-bapak staf pembantu PPAT berhubungan langsung dengan masyarakat, banyak resiko yang dihadapi di lapangan. Apalagi masalah pertanahan adalah masalah cukup rumit,” ucap kepala BKD di hadapan 23 staf pembantu PPAT yang menyimak dengan seksama.
Beliau menambahkan beberapa masukan bagi staf pembantu PPAT senior agar tidak segan-segan membagi ilmunya pada staf pembantu PPAT yang baru saja menjabat. Para staf pembantu PPAT di satu kecamatan harus sering urun rembug terhadap permasalahan pertanahan yang terjadi di kecamatan lainnya. Seluruh staf pembantu PPAT adalah bagian dari keluarga besar Pemerintah Kabupaten Bondowoso, sudah sewajarnya jika saling membantu dan tidak segan untuk berbagi ilmu yang bermanfaat. Beliau juga menambahkan bahwa perlu adanya Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang jelas untuk mengurangi komplain dari masyarakat karena tidak adanya kejelasan alur pelayanan dalam penerbitan akta tanah.

Setelah Kepala BKD selesai memberikan pengarahannya, Kepala Bidang Mutasi Pegawai, Alun Taufana, S.Sos juga turut memberikan arahan singkat. “Staf pembantu PPAT pada dasarnya adalah staf pada kecamatan, kewajibannya pun sama dengan staf lainnya. Dengan kata lain staf pembantu PPAT juga wajib melaksanakan apel dan kewajiban-kewajiban lainnya. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial pada staf kecamatan lainnya,” ucap Kabid Mutasi Pegawai dengan tegas.
Bapak Alun Taufana juga menambahkan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan perlu dipelajari terlebih dahulu duduk permasalahannya secara teliti. Setelah mendapatkan data yang cukup, baru dapat dilakukan tahap selanjutnya untuk menentukan besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon yang ingin membuat akta tanah. Beliau juga berpesan agar prosedur penerbitan akta tanah dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
Sesi berikutnya, kepala BKD memberikan kesempatan pada 23 staf pembantu PPAT untuk memberikan tanggapan balik dari hasil pengarahan yang telah disampaikan. Tanggapan dari para peserta cukup beragam, mulai dari ucapan terimakasih karena telah memberikan perhatian bagi staf pembantu PPAT, hingga pada permintaan untuk melakukan pembinaan serupa bagi masalah-masalah pertanahan yang lebih bersifat teknis.

Mereka banyak mengeluhkan bahwa staf pembantu PPAT sering kali dibingungkan dengan form pengisian data akta tanah yang kerap kali berubah dan juga penerapan pajak progresif yang tidak sepenuhnya mereka pahami. Dalam menyikapi hal ini, Kepala BKD mengupayakan untuk menyampaikan keluhan dari para staf pembantu PPAT tersebut kepada instansi terkait seperti BPN dan DPPK dengan harapan mereka dapat merespon dan segera memberikan penjelasan teknis pada staf pembantu PPAT di kecamatan.
Setelah semua agenda pertemuan selesai, Kepala BKD menunjuk 2 (dua) orang yang dipercaya untuk menjadi koordinator staf pembantu PPAT dari wilayah timur dan wilayah barat. Tujuannya adalah untuk memudahkan arus koordinasi apabila sewaktu-waktu terjadi permasalahan yang perlu diselesaikan bersama.
“Saya ucapkan terimakasih atas kehadiran Bapak-bapak. Kedepannya BKD akan terus berkomitmen untuk mewujudkan visi terciptanya manajemen kepegawaian dan sumber daya aparatur yang berkualitas melalui pertemuan-pertemuan semacam ini,” tandas beliau memberikan closing statement. (Ahmad Oktabri W. – Pewarta BKD)

About munir

Lihat Juga

BERITA FOTO : PAWAI PEMBANGUNAN 2018, BKD BONDOWOSO TURUN DENGAN FORMASI KEBHINNEKAAN

bkd.bondowosokab.go.id. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan republik Indonesia yang ke 73 dan Hari …