INILAH POIN UU- ASN YANG PERLU DIPAHAMI

BKD-Bondowoso.info. Diskursus tentang ASN (Aparatur Sipil Negara) hampir sepanjang 2 tahun sejak diaundangkan cukup menyedot perhatian. Pasalnya UU ASN dianggap tonggak sejarah dan momentum percepatan reformasi birokrasi yang sejak lama didengungkan.
Meskipun sudah resmi diundangkan masih banyak unsur birokrasi sebagai obyek yang diatur oleh UU no 5/2014 tersebut yang belum memahami secara utuh.

Berbicara selaku nara sumber pada kegiatan Sosialisasi acara DPP Korpri Kabupaten Bondowoso, kepala BKD memberikan paparan detil tentang jenis, status, kedudukan, fungsi dan peran pegawai ASN. Jabatan ASN yang terdiri dari jabatan Administrasi, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi merupakan jenis jabatan baru yang akan menghapus eselonisasi seperti yang selama ini berlaku.

Terdapat banyak perubahan mendasar yang diatur dalam UU-ASN, dari sisi tujuan UU ASN menekankan pada independensi, kompetensi, kinerja, integritas, kesejahteraan, kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas. “ Yang perlu dipahami oleh semua ASN adalah prinsip dasar UU- ASN yang memberlakukan sistem merit, dengan penekanan kepada seleksi secara adil dan kompetitif, fairness, penggajian berbasis kinerja dan melindungi pegawai dari intervensi politik,” papar Wawan Setiawan selaku nara sumber.

Lahirnya UU-ASN merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Beleid yang lama ini dianggap belum mampu melahirkan aparat negara yang kompetitif dan profesional.
Wawan mengatakan, ada beberapa poin penting dalam RUU Aparatur Sipil Negara ini. Salah satunya tentang status kepegawaian pusat dan daerah. “ Status kepegawaian pusat dan daerah akan dijadikan satu yaitu aparatur negara namun perlu penyelarasan dengan undang-undang lainnya seperti Otonomi Daerah”, ujarnya.

RUU Aparatur Sipil Negara ini juga akan membahas tentang sistem jabatan eksekutif senior untuk tingkat eselon dua sampai eselon tiga atau setara Direktur dan Direktur Jenderal (Dirjen). Nantinya, aturan ini akan membuat sebuah kompetisi bagi siapa saja yang memenuhi syarat untuk memperebutkan posisi struktural tersebut. “Latar belakang kebijakan ini atas dasar semua pegawai negeri memiliki kesempatan yang sama dan mewujudkan kompetisi sehat,” ungkapnya.

Acara yang dihadiri oleh 200 peserta pengurus dan anggota Korpri Kecamatan Bondowoso itu dibuka oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua DPP Korpri Kabupaten, diisi oleh 4 orang nara sumber dari jajaran pengurus DPP Korpri kabupaten dan 2 nara sumber dari BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan. (M. Munir-BKD)

About munir

Lihat Juga

PENUHI KEBUTUHAN TENAGA AHLI BARANG DAN JASA, DIKLAT KEMBALI DI GELAR

bkd.bondowosokab.go.id. Kekurangan tenagan ahli pengadaan barang dan jasa menjadi persoalan cukup pelik di kabupaten Bondowoso. …