Breaking News

INILAH HASIL RAKORNAS KEPEGAWAIAN 2015

BKD-Bondowoso-Info, Rapat Koordinasi Kepegawaian Tahun 2015 yang berlangsung di Grand Sahid Jaya Hotel kemarin (10 Juni 2015) menghasilkan beberapa poin penting dalam pengelolaan manajemen kepegawaian ke depan. Rapat diresmikan oleh wakil Presiden RI, Jusuf Kalla dan berdasarkan pusat data rakornas kepegawaian tercatat 1525 peserta hadir dalam acara ini yang berasal dari 583 instansi di seluruh Indonesia.

Peresmian Rakornas 2015 dibuka dengan pemukulan gendang oleh Wapres RI,Menpan,Ketua KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) & Kepala BKN. Dalam sambutan pembukaan , Wapres, Jusuf Kalla mengatakan bahwa suatu negara maju adalah negara yang memiliki kebijakan yang baik dan konsisten melaksanakannya. Lebih lanjut Wapres menyampaikan, ASN diharapkan melakukan pelaksanaan Kebijakan yang menghasilkan kemajuan bangsa ini, selalu melakukan akselerasi peningkatan pelayanan dan kemampuan serta dituntut untuk berkualifikasi & berkualitas.
Dalam Rakornas yang mengambil tema “Reformasi Birokrasi Menuju Manajemen Aparatur Sipil Negara yang Profesional dan Bermartabat serta Berdaya Saing Global” , Wapres RI Jusuf Kalla juga menyampaikan bahwa otonomi daerah diharapkan melahirkan inovasi – inovasi sesuai kemampuan daerahnya.

Wakil Presiden menyerahkan BKN Awards kepada instansi pemerintah yang berprestasi di bidang kepegawaian. BKN Awards adalah wujud semangat pengelola kepegawaian guna menyajikan excellent service (layanan prima) kepada masyarakat.Sejumlah kategori BKN Awards diperebutkan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten /Kota, termasuk untuk kategori Pengelola Kepegawaian Terbaik.(Daftar Para Pemenang BKN Award Baca disini)

BKN Awards untuk kategori Pengelola Kepegawaian Terbaik bagi Kementerian/Lembaga diraih oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Badan Intelijen Negara. Ada pun BKN Awards untuk kategori Pengelola Kepegawaian Terbaik bagi Pemerintah Provinsi didapat oleh Provinsi Kalimantan Timur, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Sementara, BKN Awards untuk kategori Pengelola Kepegawaian Terbaik bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dicapai oleh Kabupaten Sleman, Wajo, dan Padang.

Dalam laporannya Kepala BKN (Dr. Ir. Haria Bima Wibisana, MSIS) mengutarakan bahwa, BKN terus mengembangkan sistem yg mendukung berjalannya Manajemen Kepegawaian. “ Rakornas Kepegawaian 2015 bertujuan menyamakan persepsi dan perspektif sekaligus momentum untuk penguatan konsolidasi dengan seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam rangka percepatan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi secara berkelanjutan, khususnya yang terkait dengan reformasi di bidang Manajemen Aparatur Sipil Negara, “ tukas kepala BKN dalam sambutannya.

Selanjutnya beliau juga menyampaikan bahwa , Pasal 25 UU ASN, Tugas BKN adalah berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan Manajemen ASN, pengawasan dan Pengendalian Pelaksanakaan Norma Standar, Prosedur, dan kriteria Manajemen ASN, Di samping itu, untuk dan atas nama Presiden, Kepala BKN secara khusus memperoleh Kuasa untuk Menetapkan Kenaikan pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke atas

Untuk pelaksanaan kerja ke depan, BKN telah merancang dan akan mengambil langkah-langkah prioritas, diantaranya:
1. Pembenahan database ASN melalui Sensus Kepegawaian secara Online (e-PUPNS).
2. Pelaksanaan kegiatan assessment secara masif untuk para Pejabat Pimpinan Tinggi di Instansi Pusat dan Daerah.
3. Sistem Penilaian Kinerja ASN berbasis elektronik (e-Kinerja).
4. Menciptakan Sistem Pelayanan Prima di seluruh jenis Layanan Kepegawaian.
5. Penyiapan berbagai peraturan kepegawaian secara efektif dan komprehensif
Pada sesi siang acara dilanjutkan dengan talkshow kepala BKN dan KASN terkait dengan manajemen kepegawaian, yang disiarkan (live) oleh TVRI tepat pada pukul 13.00. WIB. Dialog yang dipandu oleh Imam Priyono (TVRI) mengupas soal kewenangan, tugas dan fungsi KASN serta perubahan paradigma setelah lahirnya Undang – undang tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam talkshow tersebut Prof. Sofyan Efendi selaku ketua KASN menyampaikan poin penting tentang kewenangan KASN yang masih perlu dipahami oleh semua stake holder dari pusat sampai daerah karena menyangkut perubahan radikal dalam norma dasar dalam rekrutmen Jabatan Tinggi dengan sistem seleksi terbuka.

Menurut kepala BKN komposisi PNS dalam kurun waktu satu dekade terakhir telah mengalami peningkatan kualitas SDM yang cukup signifikan. Dari lebih dari 4 juta PNS, 40%nya mempunyai kualifikasi pendidikan Sarjana, dibandingkan 10 tahun lalu yang hanya 23%. Untuk meningkatkan kompetensi ASN, ke depan diwajibkan para pegawai mengikuti diklat minimal 10 hari kerja per tahun baik diklat yang sifatnya konvensional maupun diklat dengan metode e-learning yang secara masif akan dikembangkan.

Menjawab pertanyaan presenter TVRI, kepala BKN juga menyampaikan bahwa profesi ASN juga menjadi daya tarik tersendiri bagi tenaga muda profesional yang kompetensinya sudah teruji, terbukti pada tahun 2014 kemarin, formasi khusus yang dibuka bagi para fresh garaduate dengan predikat cumlaude dari perguruan tinggi favorit kebanjiran pelamar.

Dalam kesempatan dialog interaktif tersebut ada 3 peserta yang menyampaikan pertanyaan seputar kewenangan KASN dan soal kebijakan kepegawaian ke depan. Sekda Gorontalo (Prof. Dr. In Winarni), Sekda Buton Tengah (Loade Astin) dan Kepala BKD Demak (Windu) secara bergantian menyampaikan pertanyaan seputar Implementasi UU ASN, kesenjangan SDM- ASN di daerah terpencil (gugusan pulau di daerah timur) dan seputar nasib tenaga honorer ke depan.
Menjawab pertanyaan peserta tersebut secara garis besar ketua KASN dan kepala BKN menyampaikan beberapa poin penting antara lain :
1. Ke depan akan ada pemetaan dan inventarisasi kompetensi pegawai melalui PUPNS 2015, sehingga para ASN dapat mengisi daftar isian secara benar termasuk jenjang pendidikan serta pengalaman kerjanya (individual competence), dengan demikian secara proxy – BKN dapat melakukan penilaian individu;
2. Keputusan KASN akan dibuat lebih mengikat dengan regulasi yang lebih jelas/akan ditetapkan dengan peraturan Pemerintah.;
3. Adanya PPPK (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja) merupakan komitmen pemerintah untuk membuat sistem kepegawaian lebih fleksibel dan adaptable dengan kebutuhan terutama dalam menghadapi pasar bebas Asean (MEA) dan globalisasi serta upaya akselerasi untuk segera keluar dari negara midle income trap dalam 30 tahun ke depan;
4. Tujuan adanya PPPK adalah untuk mendapatkan SDM yang profesional, berdaya saing tinggi dengan kompetensi tertentu yang selama ini sulit didapatkan oleh pemerintah (Misalnya pengacara perdagangan internasional dan sejenisnya);
5. PPPK bukan merupakan instrumen untuk menampung tenaga Honorer ataupun K2. Karena PPPK di design untuk mendapatkan tenaga profesional dengan kualifikasi dan kompetensi tinggi;
6. Soal nasib sisa tenaga honorer masih didiskusikan dengan komisi II DPR dan akan segera ada Peraturan Pemerintah yang masih dalam tahap harmonisasi di Kemenkumham;

Dalam sesi penutup kepala BKN menegaskan bahwa Undang-undang ASN adalah hal baru sekaligus momentum yang harus segera dipahami demi tercapainya akselerasi menuju pegawai yang profesional dan melayani. Nasib bangsa ini tergantung dari kurang lebih 4 juta pegawai sebagai ujung tombak perubahan dengan segala resikonya.
Sedang ketua KASN mengatakan bahwa perubahan paradigma adalah keniscayaan dan kebutuhan termasuk lelang jabatan.

Namun beliau kurang sepakat dengan istilah lelang jabatan, karena menurut argumentasinya- lelang jabatan berkonotasi transaksional. “Bahasa yogyanya lelang jabatan kurang lebih semakna dengan “wani piro?”, sehingga saya lebih sepakat menggunakan istilah Seleksi Terbuka, Lelang Jabatan – “No”, seleksi Terbuka – “Yes”, pungkas Prof. Sofyan Efendi menutup pernyataannya. (Disarikan dari live report BKN dan talk show Rakornas Kepegawaian 2015—M.Munir- Pewarta BKD)

About munir

Lihat Juga

Verifikasi Berkas Dupak Diikuti 356 Pemangku Jabatan Fungsional

bkd.bondowosokab.go.id  Sebanyak 356 pemangku jabatan fungsional mengikuti kegiatan penilaian kinerja berupa verifikasi berkas kelengkapan Dupak …