Atasi Kekurangan Tenaga Kesehatan, BKD-Dinkes-Inspektorat, Prakarsai Penyusunan Perbup

Bondowoso-BKD-Inka. Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan utama yang harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Di Kabupaten Bondowoso, isu tentang pelayanan kesehatan yang masih belum sepenuhnya optimal menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Daerah. Salah satu faktor penyebab pelayanan yang belum optimal ini tak lain karena jumlah tenaga kesehatan yang masih belum sepenuhnya tercukupi di setiap instansi kesehatan. Berdasarkan latar belakang inilah, hari ini (Selasa, 12 Mei 2015), BKD Bondowoso mengundang Dinas Kesehatan dan Inspektorat untuk duduk bersama dalam rangka menyelesaikan permasalahan ini.
Rapat yang juga dihadiri oleh perwakilan RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso, IBI (Ikatan Bidan Indonesia), PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia), Perwakilan Puskesmas, dan juga Bakesbangpol, dimulai tepat pada pukul 08.30 di Aula BKD.

Pada rapat ini, Kepala BKD (Wawan Setiawan, SH. MH.) bertindak sebagai pemimpin sekaligus pemandu jalannya rapat. Dalam arahan pembuka, beliau menyampaikan beberapa poin penting terkait latar belakang penyelenggaraan rapat. Di satu sisi, tercukupinya tenaga kesehatan merupakan hal yang harus dipenuhi guna menghadirkan pelayanan prima di tengah masyarakat. Namun hal tersebut terbentur dengan jumlah PNS tenaga kesehatan yang masih kurang, adanya pengangkatan dari jalur tes CPNS pun tidak sepenuhnya dapat memenuhi kekosongan formasi yang ada. Di sisi lain, banyak tenaga kesehatan (baik bidan maupun perawat) yang membutuhkan pengalaman kerja selepas lulus pendidikan. Dengan mendasarkan pada dua permasalahan di atas, BKD-Dinkes-Inspektorat berinisiatif menyusun sebuah produk hukum yang mengatur tentang praktek pengalaman kerja bagi bidan maupun perawat sebelum mendapatkan surat izin praktek dari ikatan profesi masing-masing.

“ Ini bukan rekrutmen tenaga sukwan maupun CPNS, tapi ini merupakan salah satu solusi untuk menutupi kekurangan tenaga kesehatan di Puskesmas maupun instansi kesehatan lainnya”, terang Kepala BKD.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan (dr. Mohammad Imron, M.M.Kes.) juga menambahkan bahwa dengan adanya peraturan ini, dapat mendatangkan manfaat baik bagi masyarakat, tenaga kesehatan, maupun bagi pemerintah daerah sendiri. Masyarakat akan terlayani dengan baik karena adanya tambahan tenaga kesehatan di setiap instansi kesehatan, tenaga kesehatan juga akan terfasilitasi dalam hal pengalaman praktek langsung di lapangan, sedangkan pemerintah daerah juga terbantu dengan terisinya formasi tenaga kesehatan yang ada di setiap wilayah. Dari segi hukum, Bapak Inspektur (Ir. Wahjudi Triatmadji) juga menekankan bahwa seluruh proses yang akan dilaksanakan harus berdasarkan prosedur hukum yang ada agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Beliau juga mengingatkan bahwa kontrol dari pemerintah pusat semakin ketat terutama dari BPK dan BPKP.

Di akhir rapat, Kepala BKD mengatakan bahwa produk hukum ini akan disusun dalam bentuk Peraturan Bupati agar kekuatan hukumnya lebih kuat dibanding Kesepakatan Bersama. Dalam penyusunannya, beliau juga berjanji akan kembali mengundang perwakilan dari seluruh stakeholder (termasuk IBI dan PPNI) guna membahas pembentukan peraturan secara lebih detil. Muara dari pembentukan Perbup ini sebenarnya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Bondowoso.
“Dengan adanya Perbup ini, kita berharap akan tercapai peningkatan kualitas SDM tenaga kesehatan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dan juga peningkatan IPM di Bondowoso”, tutupnya optimis. (Ahmad Oktabri W. – Pewarta BKD)

About munir

Lihat Juga

TERUS BERBENAH, KINI BKD BONDOWOSO TERAPKAN LAYANAN TERPADU SATU PINTU

bkd.bondowosokab.go.id.  Ekspektasi masyarakat yang terus meningkat membuat BKD Bondowoso terus berbenah. Setelah sekian banyak terobosan …