BIMTEK SKP : ” SELAMAT TINGGAL DP.3 – SELAMAT DATANG SKP”

Bondowoso Inka BKD, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tujuannya untuk meningkatkan prestasi dan kinerja PNS. PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 30 Nopember 2011, dan segera dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 ini menggantikan  Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3)

Dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang peraturan baru inilah, Kamis, 23 Januari 2014, BKD Bondowoso menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penilaian  Prestasi Kerja yang bertempat di Aula Sabha Bina Praja 2 – Pemkab Bondowoso.  Dalam kegiatan ini BKD Bondowoso bekerjasama dengan unsur BKN (Badan Kepegawaian Negara) Kantor Regional II Surabaya sebagai nara sumber utama dan diikuti oleh seluruh perwakilan Dinas, Badan, Kantor, Bagian dan jajaran pengelola kepegawaian di sekolah, Puskesmas dan Rumah Sakit di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.

Sekretaris Daerah BondowosoAcara ini dibuka oleh Drs. Hidayat, Msi selaku sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso. Dalam sambutannya Sekretaris Daerah berharap bahwa format baru sistem penilaian kinerja pegawai kali ini akan berdampak pada pelayanan birokrasi yang lebih bermutu dan profesional. Selain itu SKP diharapkan menjadi alat yang akan memacu kinerja dan karir pegawai secara  lebih obyektif dan berkeadilan.

Dalam paparannya Kepala Bidang Bimbingan Teknis Kepegawaian Kantor Regional II Surabaya, Bariadi selaku nara sumber – mengatakan bahwa PP Nomor 46/2011 merombak total  sistem penilaian kinerja pegawai dari yang sebelumnya mengacu PP Nomor 10/1979 tentang  DP3, dan belakangan praktis dianggap hanya sekedar formalitas dan kurang mengakomodir obyektifitas kinerja pegawai.

4Menurut Bariadi, penilaian prestasi kerja merupakan suatu proses rangkaian manajemen kinerja yang berawal dari penyusunan perencanaan prestasi kerja yang berupa Sasaran Kerja Pegawai (SKP), penetapan tolok ukur  meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya dari setiap kegiatan tugas jabatan.

Sementara Penilaian perlaku kerja meliputi unsur Orientasi Pelayanan, Integritas, Komitmen, Disiplin, Kerjasama, dan Kepemimpinan. SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari dan digunakan sebagai dasar penilaian prestasi kerja.

Pelaksanaan penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target yang telah ditetapkan dan diwujudkan dalam penilaian yang lebih terukur obyektifitasnya.

“Hasil penilaian akan berdampak langsung kepada penghargaan dan penerapan sanksi yang lebih proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dengan SKP, seorang pegawai akan dihargai kinerjanya dan akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan parameter yang dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.

Lebih jauh Kabid Pembinaan dan Kesejahteraan  Pegawai BKD Bondowoso, Drs. Muhammad Yahya Rachim, SH, mengatakan bahwa, dibutuhkan pemahaman yang lebih dalam terhadap SKP, untuk itu perlu dilakukan sosialisasi lanjutan yang lebih komprehensif terhadap semua petugas yang menangani kepegawaian di masing – masing instansi. “Saya menginginkan seluruh jajaran BKD Bondowoso lebih siap dan memahami SKP lebih dari pegawai lainnya, saya juga berharap BKD Bondowoso menjadi contoh dalam implementasi SKP, oleh karena itu kita harus memanfaatkan setiap waktu luang untuk melakukan diskusi internal  dan pendalaman terhadap SKP, sesuai dengan ketentuan Petunjuk Pelaksanaan dalam Peraturan Kepala BKN Nomor : 1/2013” tuturnya memberikan penjelasan. (admin)

 

 

 

About munir

Lihat Juga

BUPATI, AMBIL SUMPAH DAN LANTIK PENJABAT SEKRETARIS DAERAH

bkd.bondowosokab.go.id. Prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan penjabat sekretaris daerah kabupaten Bondowoso usai sudah (Jum’at, 30/11). …